Pendidikan GRATIS di Sulsel

Untuk menjadi bahan renungan sekaligus sebagai pembelajaran bagi kita bahwa apa yang orang lain dijadikan "mimpi" ternyata bagi kaum yang lainnya "nyata". Sulawesi Selatan telah membuktikan hal tersebut dengan konsep pendidikan GRATIS. Berikut ini merupakan bagian kecil dari sejumlah informasi tentang pendidikan GRATIS yang dikutip dari situs resmi Depdiknas.

Bagi Provinsi Sulawesi Selatan masalah pendidikan adalah masalah yang sangat strategis. Mewujudkan pendidikan gratis pada jenjang SD dan SMP yang hanya dianggap mimpi oleh banyak orang mulai ditetapkan oleh provinsi ini pada 2008. Bahkan, beberapa kabupaten mulai menetapkan pendidikan gratis pada jenjang SMA.

"Banyak orang yang mengatakan pendidikan gratis itu tidak mungkin dilakukan karena begitu kompleknya masalah pendidikan. Padahal kalau ini sudah dijalankan, secara pasti pendidikan gratis sangat mudah dilakukan. Sebenarnya tinggal membutuhkan tekad dan kemauan kita bersama tanpa mengurangi apapun dari semua budgeter dan pendekatan yang selama ini telah ada," kata Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo pada sesi paparan Rembuk Nasional Pendidikan 2009 di Pusdiklat Depdiknas, Sawangan, Depok, Senin (23/2/2009).

Syahrul menyebutkan, penerapan kebijakan pendidikan di provinsi dengan jumlah penduduk sebanyak delapan juta orang ini dilakukan dengan empat pendekatan utama. Pertama, kata dia, pendekatan filosofis bahwa masalah pendidikan adalah masalah mendasar dan strategis yang berkaitan dengan tanggung jawab bersama. Kedua, pendekatan sosiologis bahwa jika masalah pendidikan terabaikan maka pasti saja masyarakat di masa yang akan datang makin rendah mutunya. "Kalau kita mau menuntaskan masalah kemiskinan dan kekurangan yang kita rasakan selama ini tidak lain hadirkan agenda intelektual yang makin baik," katanya.

Pendekatan ketiga, lanjut Syahrul, adalah dari sisi yuridis mulai dari Undang - Undang Dasar 1945, Undang - Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional dan sebagainya, yang memberikan alur atau ruang bahwa masalah pendidikan adalah masalah hak dasar rakyat yang mutlak diwujudkan oleh pemerintah. Keempat, pendekatan kultural bahwa orang yang bersekolah dengan baik selalu saja mendapatkan tempat dan derajat yang lebih baik di tengah - tengah masyarakat.

Pendekatan yang lain, kata Syahrul, adalah budget negara yang diturunkan juga sisi yang penting sekali. Menurut dia, selama kurun waktu lima tahun terakhir anggaran yang diberikan pemerintah sangat cukup untuk membiayai pendidikan dan kesehatan gratis. "Oleh karena itu, tidak ada alasan sedikitpun untuk tidak menggratiskan SD dan SMP," ujarnya.

Hal lain, ungkap Syahrul, adalah bahwa tidak ada guru atau pegawai yang melakukan pendidikan tidak bergaji di atas Rp.2 jt. Kemudian, ditunjang lagi dengan penerimaan dari dana bantuan operasional sekolah (BOS) sebanyak Rp.540.000 dan dana pendidikan yang dikeluarkan pemerintah provinsi kurang lebih Rp.260.000. "Maka ada tambahan hampir Rp.800.000. Belum kalau dikaitkan guru yang bersertifikasi dan dana BOS 2009 yang naik lagi. Selain itu, ada uang mengajar per jam guru. Kesejahteraan guru jauh - jauh lebih baik dibandingkan kesejahteraan pegawai yang pangkatnya setara pada tingkat pegawai negeri, TNI, dan Polri" ujarnya.

Keberhasilan Provinsi Sulawesi Selatan dalam pengelolaan pendidikan dan kesehatan selama delapan bulan terakhir mampu menerobos peringkat indeks pembangunan manusia (IPM) dari peringkat 23 menjadi tujuh besar nasional, sedangkan tingkat pertumbuhan investasi berada di peringkat enam.

Selain membebaskan biaya pendidikan bagi siswa di jenjang pendidikan dasar dan memberikan insentif bagi pendidik dan tenaga kependidikan, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memberikan beasiswa bagi 1.000 orang untuk melanjutkan pendidikan sarjana (S1). Peningkatan kualitas pendidikan jenjang doktoral (S3) pun terus digenjot dengan memberikan beasiswa keluar negeri bagi sebanyak 100 orang. "Kami berharap lima tahun ke depan punya 500 doktor," Syahrul.

Kemudian, kata Syahrul, saat ini sedang dilakukan uji coba pada beberapa kabupaten untuk melakukan wajib belajar pendidikan 12 tahun. Penuntasan buta aksara juga terus dicanangkan. Sebanyak 11 dari 24 kabupaten telah berkomitmen untuk menyelesaikan buta aksara. Sementara, untuk menjawab keraguan bahwa kalau pendidikan gratis maka kualitasnya akan berkurang, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menggandeng negera donor melakukan pelatihan dengan sistem teleconference. "Kita coba dengan program sertifikasi guru dulu. Guru tidak perlu berkumpul di Makassar. Setiap hari, dari 24 kabupaten sebanyak 40 guru bisa diakses perbaikan kualitas pendidikannya," katanya.

Menurut Syahrul, kiat yang paling menentukan dari proses mewujudkan pendidikan gratis adalah adanya nota kesepahaman (MoU) antara bupati dengan gubernur. MoU ini, kata dia, antara lain menyangkut pembagian porsi anggaran untuk pendidikan. Dia menyebutkan, sebanyak 40 persen ditanggung oleh pemerintah provinsi dan sebanyak 60 persen ditanggung oleh pemerintah kabupaten/kota. "Gratisnya anak - anak bukan berarti tidak membayar, tetapi karena dibayarkan oleh pemerintah provinsi, kabupatan, dan kota," ujarnya.***

Sumber:www.depdiknas.go.id