KEBIJAKAN PENGANGKATAN ”TATA USAHA” BERDASARKAN PERMEN NO 24 TAHUN 2008

Kebijakan pengangkatan ”Tata Usaha” berdasarkan Permen no 24 Tahun 2008

Sumber: http://ilmucerdaspendidikan.wordpress.com/2011/02/23/15/

A. Latar belakang Permasalahan (Source and Background of The Problem)

Peraturan yang mengatur pengangkatan tenaga administrasi pada satuan pendidikan, yaitu Peraturan Menteri No. 24 Tahun 2008 Tentang Standar Administrasi Sekolah/Madrasah, Pasal 1 ayat 1 menegaskan sejumlah kriteria untuk menjadi Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah sebagai berikut: Kriteria untuk menja di kepala pada satuan pendidikan (TK/RA,SD/MI, SMP/MTs/SMA/MA/SMK/MAK, dan SDLB/SMPLB/SMALB) meliputi:

Tenaga administrasi sekolah/madrasah terdiri atas kepala tenaga administrasi sekolah/madrasah, pelaksana urusan, dan petugas layanan khusus.

1.       Kepala Tenaga Administrasi SD/MI/SDLB

Kepala tenaga administrasi SD/MI/SDLB dapat diangkat apabila sekolah/madrasah memiliki lebih dari 6 (enam) rombongan belajar. Kualifikasi kepala tenaga administrasi SD/MI/SDLB adalah sebagai berikut:

1.       Berpendidikan minimal lulusan SMK atau yang sederajat, program studi yang relevan dengan pengalaman kerja sebagai tenaga administrasi sekolah/madrasah minimal 4 (empat) tahun.

2.      Memiliki sertifikat kepala tenaga administrasi sekolah/madrasah dari lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah.

2. Kepala Tenaga Administrasi SMP/MTs/SMPLB

Kepala tenaga administrasi SMP/MTs/SMPLB berkualifikasi sebagai berikut:

1.       Berpendidikan minimal lulusan D3 atau yang sederajat, program studi yang relevan, dengan pengalaman kerja sebagai tenaga administrasi sekolah/ madrasah minimal 4 (empat) tahun.

2.      Memiliki sertifikat kepala tenaga administrasi sekolah/madrasah dari lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah.

3. Kepala Tenaga Administrasi SMA/MA/SMK/MAK/SMALB

Kepala tenaga administrasi SMA/MA/SMK/MAK/SMALB berkualifikasi sebagai berikut:

1.       Berpendidikan S1 program studi yang relevan dengan pengalaman kerja sebagai tenaga administrasi sekolah/madrasah minimal 4 (empat) tahun, atau D3 dan yang sederajat, program studi yang relevan, dengan pengalaman kerja sebagai tenaga administrasi sekolah/madrasah minimal 8 (delapan) tahun.

2.      Memiliki sertifikat kepala tenaga administrasi sekolah/madrasah dari lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah.

4. Pelaksana Urusan Administrasi Kepegawaian

Berpendidikan minimal lulusan SMA/MA/SMK/MAK atau yang sederajat, dan dapat diangkat apabila jumlah pendidik dan tenaga kependidikan minimal 50 orang.

5. Pelaksana Urusan Administrasi Keuangan

Berpendidikan minimal lulusan SMK/MAK, program studi yang relevan, atau SMA/MA dan memiliki sertfikat yang relevan.

6. Pelaksana Urusan Administrasi Sarana dan Prasarana

Berpendidikan minimal lulusan SMA/MA/SMK/MAK atau yang sederajat.

7. Pelaksana Urusan Administrasi Hubungan Sekolah dengan Masyarakat

Berpendidikan minimal lulusan SMA/MA/SMK/MAK atau yang sederajat, dan dapat diangkat apabila sekolah/madrasah memiliki minimal 9 (sembilan) rombongan belajar.

8. Pelaksana Urusan Administrasi Persuratan dan Pengarsipan

Berpendidikan minimal lulusan SMK/MAK, program studi yang relevan.

9. Pelaksana Urusan Administrasi Kesiswaan

Berpendidikan minimal lulusan SMA/MA/SMK/MAK atau yang sederajat dan dapat diangkat apabila sekolah/madrasah memiliki minimal 9 (sembilan) rombongan belajar.

10.  Pelaksana Urusan Administrasi Kurikulum

Berpendidikan minimal lulusan SMA/MA/SMK/MAK atau yang sederajat dan diangkat apabila sekolah/madrasah memiliki minimal 12 rombongan belajar.

11.  Pelaksana Urusan Administrasi Umum untuk SD/MI/SDLB

Berpendidikan minimal SMK/MAK/SMA/MA atau yang sederajat.

Permendiknas ini telah melegitimasi kebijakan untuk menjadikan setiap lulusan dari sekolah maupun perguruan tinggi bisa menjadi tenaga administrasi. Artinya lulusan dengan latar belakang disiplin ilmu apapun dapat menjadi tenaga administrasi. Peraturan ini telah membuka peluang kepada siapa saja untuk dapat menjadi tenaga administrasi.

Setelah peraturan tersebut diberlakukan di Indonesia, pemerintah pusat dan daerah memang tidak menghadapi kesulitan dalam pengangkatan tenaga administrasi pada satuan pendidikan. Dinas pendidikan nasional atau yayasan pendidikan swasta tinggal memilih dan mengangkat siapa yang memenuhi persyaratan tersebut, tanpa melihat kualifikasi dan latar belakang kependidikan (ke-administrasi-an).

Hasil Usaha Sebelumnya Untuk Memecahkan Masalah (Description of the Problematic Situation)

Setelah menikmati keberadaan pemberlakuan Permen N0. 24 tahun 2008 dan, beberapa hasil penelitian dan pencurahan rasa bemunculan satu persatu. Hal ini dapat diketahui dari ungkapan Muhammad Yasin Yaitu:

1.       Fenomena ketidak jelasan pembagian tugas dan tanggung jawab dari setiap staf TU. Istilah mereka: pekerjaan kolektif. Ada kelebihan dan kekurangan tentu saja. Kelebihannya adalah setiap staf kemungkinan memiliki semua keahlian Tata Usaha Sekolah. Kelemahannya adalah masalah tanggung jawab siapa kalau pekerjaan tidak selesai atau bermasalah.

2.      Ketidak jelasan perbedaan pemahaman TUPOKSI antara guru dan Tata Usaha, sebagai awal pemicu banyak kekisruhan konflik guru dan Tata Usaha di sekolah. Sampai saat ini masih ada sekolah/madrasah yang menganggap tugas guru hanya mengajar, sementara selain mengajar adalah tugas Tata Usaha. fenomena tata Usaha sebagai pelayan Guru, juga memperkuat peluang konflik guru-TU. Apalagi dengan masih terbatasnya kemampuan sejumlah guru dalam menggunakan komputer menyebabkan guru “menyerahkan” semua tugas yang sebetulnya masih TUPOKSI nya kepada TU.

3.      Perbedaan Jam kerja Guru-Tata Usaha Pada sekolah menengah, terjadi kecemburuan, terutama pada level PNS guru dan PNS TU. Jam kerja guru yang relatif rendah dibanding TU, menjadi pemacu menurunnya motivasi kerja TU. Bayangkan, TU PNS bekerja 6 hari kerja, Guru PNS bisa 3 hari kerja. Maka fenomena TU ngobrol bisa ditemui. Hal ini belum termasuk perbincangan mengenai perbedaan jumlah jenis insentif guru yang jauh lebih banyak dibanding jumlah jenis insentif tata usaha.

Dan Penambahan oleh Penulis, yaitu:

1.       Kesibukan kepala sekolah mengajar karena kepala sekolah merupakan tugas tambahan guru dan pertemuan ataupun rapat dengan pemangku kebijakan pendidikan. Sehingga ketika kepala sekolah tidak ada di sekolah ada perasaan kekosongan administrasi sekolah.

Di tingkat sekolah, upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan ternyata masih banyak menemukan kendala-kendala yang harus segera dicarikan jalan keluarnya. Di antara kendala tersebut yang sepertinya luput dari pantauan banyak orang ialah masalah mutu pegawai tata usaha (TU) sekolah yang belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan mutu pendidikan. Disadari atau tidak, mutu pegawai tata usaha sekolah merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi mutu sebuah sekolah. Tapi patut disayangkan, upaya peningkatan mutu dan kinerja pegawai tata usaha sekolah kelihatannya kurang mendapat perhatian.

Memang harus diakui bahwa kunci utama peningkatan mutu pendidikan di sebuah sekolah adalah guru. Tanpa didukung oleh mutu guru yang baik upaya peningkatan mutu pendidikan akan menjadi hampa, sekalipun didukung oleh komponen lainnya yang memadai. Karenanya tentu sangat beralasan bila pemerintah saat ini lebih memfokuskan peningkatan mutu guru sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan. Apalagi kondisi saat ini sangat menuntut perlunya keseriusan untuk meningkatkan mutu guru.

Namun sekalipun prioritas utama sekarang ini tengah diberikan pada upaya peningkatan mutu guru, pemerintah tentu juga harus menolehkan perhatian pada upaya peningkatan mutu dan kinerja pegawai tata usaha sekolah. Sebagai sebuah sistem, sekolah juga terdiri dari beberapa komponen yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi antara yang satu dengan yang lainnya. Apabila ada satu komponen saja yang “error”, maka sistem sekolah juga akan turut “error”. Dalam realitasnya memang tidak jarang sistem sebuah sekolah menjadi “bermasalah” karena faktor mutu dan kinerja pegawai tata usaha yang (maaf) rendah.

Walaupun hubungan antara mutu pendidikan sebuah sekolah dengan mutu dan kinerja pegawai tata usaha sekolah merupakan hubungan yang bersifat tidak langsung, namun harus diakui (sekalipun tidak dilengkapi dengan data hasil penelitian) bahwa mutu dan kinerja pegawai tata usaha sekolah turut mempengaruhi mutu pendidikan sebuah sekolah. Karenanya, upaya peningkatan mutu pendidikan juga harus menyentuh peningkatan mutu dan kinerja kepala dan pegawai tata usaha sekolah agar mereka bisa memberikan kontribusi yang lebih besar bagi peningkatan mutu pendidikan di sebuah sekolah.

Dari kenyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan pengangkatan tata usaha, Permendiknas No. 24 tahun 2008 belum dapat diimplementasikan secara tepat. peraturan tersebut terdapat permasalahan tidak memiliki pemahaman yang benar tentang profesi kependidikan, khususnya tentang ke-administrasi-an yang harus diperlakukan dan berlaku secara profesional. Oleh karena itu, Permendiknas No. 24 tahun 2008, perlu direvisi dengan mencari persyaratan alternatif lain yang lebih tepat dan bijaksana dalam pengangkatan tenaga administrasi satuan pendidikan.

B. Permasalahan  (The Policy Problem)

Tenaga Administrasi, yang mengelola sekolah pada satuan pendidikan formal, selama ini adalah produk Permendiknas No. 24 tahun 2008 hasilnya cukup mengecewakan. Dalam mengkaji dan merevisi Peraturan Pemerintah tersebut perlu dirumuskan masalah sebagai berikut:

1.       Bagaimana menentukan dan mengangkat tenaga administrasi yang profesional  pada satuan pendidikan formal?

2.      Apakah kriteria yang harus dipenuhi seseorang untuk dapat menjadi tenaga administrasi pada satuan pendidikan

3.      Bagaimanakah cara seseorang memenuhi kriteria untuk menjadi tenaga administrasi pada satuan pendidikan  formal tertentu

C. Tujuan dan Sasaran (Goals and Objectives)

Tujuan dan sasaran yang harus dicapai dalam penentuan dan pengangkatan tenaga administrasi yang profesional pada setiap satuan pendidikan formal adalah terpilihnya tenaga administrasi yang memiliki sosok yang mampu berfungsi sebagai administrator, manajer, leader, supervisor, innovator, dan motivator pendidikan yang profesional di bidang manajemen pendidikan di sekolah formal sehingga dapat membantu pekerjaan kepala sekolah.

Ukuran keefektifan penentuan dan pengangkatan tenaga administrasi yang profesional pada setiap satuan pendidikan formal adalah kinerja yang dapat ditampilkan dalam memanaje segala substansi manajemen pendidikan baik kurikulum, peserta didik, personal, sarana prasarana, keuangan, layanan khusus, ketatausahaan, dan kemitraan sekolah dengan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip manajerial yang efektif.

D. Pemecahan Masalah (Policy Alternatives)

Setelah dianalisis isi dan butir-butir kriteria pengangkatan tenaga administrasi pada Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia No. 24 Tahun 2008 Tentang Standar Administrasi Sekolah/Madrasah ditemukan butir yang membuka peluang untuk menjadikan tenaga administrasi Sekolah/Madrasah tidak professional. Untuk menjadikan Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah sebagai profesi profesional beberapa alternatif yang diusulkan berikut ini.

1.  Setiap tenaga kependidikan yang ingin menjadi kepala tenaga administrasi SD/MI/SDLB harus memenuhi persyaratan berikut:

Alternatif Pertama

Setiap tenaga administrasi  yang ingin menjadi kepala tenaga administrasi SD/MI/SDLB harus memenuhi persyaratan berikut:

1.       Berpendidikan lulusan S1, program studi Administrasi Pendidikan atau Manajemen Pendidikan dengan pengalaman kerja sebagai tenaga administrasi sekolah/madrasah minimal 4 (empat) tahun.

2.      Memiliki sertifikat kepala tenaga administrasi sekolah/madrasah dari lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah.

Alternatif kedua

Setiap tenaga kependidikan  yang ingin menjadi kepala tenaga administrasi harus memenuhi persyaratan berikut:

1.       Berpendidikan lulusan S1, program studi Administrasi Pendidikan atau Manajemen Pendidikan dengan pengalaman kerja sebagai tenaga administrasi sekolah/madrasah minimal 4 (empat) tahun.

2.      Memiliki sertifikat kepala tenaga administrasi sekolah/madrasah dari lembaga pendidikan tinggi (Jurusan/Prodi administrasi Pendidikan atau manajemen pendidikan).

Alternatif ketiga

Setiap tenaga kependidikan  yang ingin menjadi kepala tenaga administrasi harus memenuhi persyaratan berikut:

1.       Berpendidikan lulusan S1, program studi Administrasi Pendidikan atau Manajemen Pendidikan dengan pengalaman kerja sebagai tenaga administrasi sekolah/madrasah minimal 4 (empat) tahun.

2.      Memiliki sertifikat kepala tenaga administrasi sekolah/madrasah dari lembaga Administrasi Pendidikan atau Manajemen Pendidikan.

3.      Memiliki sertifikasi ”persiapan menjadi Kepala Tenaga Administrasi” melalui proses Pemagangan–selama satu tahun dengan miliki nilai minimal B

4.      Pengalaman magang sebagai kepala tenaga administrasi selama satu tahun pada satuan pendidikan tertentu

5.      Menjalani dan dinyatakan lulus melalui uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test di hadapan dewan pendidikan

2. Setiap tenaga kependidikan yang ingin menjadi kepala tenaga administrasi SMP/MTs/SMPLB harus memenuhi persyaratan berikut:

Alternatif Pertama

Setiap tenaga kependidikan  yang ingin menjadi kepala tenaga administrasiSMP/MTs/SMPLB harus memenuhi persyaratan berikut:

1.       Berpendidikan minimal lulusan S1, program studi Administrasi Pendidikan atau Manajemen Pendidikan, dengan pengalaman kerja sebagai tenaga administrasi sekolah/madrasah minimal 4 (empat) tahun.

2.      Memiliki sertifikat kepala tenaga administrasi sekolah/madrasah dari lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah.

Alternatif kedua

Setiap tenaga kependidikan  yang ingin menjadi kepala tenaga administrasiSMP/MTs/SMPLB harus memenuhi persyaratan berikut:

1.       Berpendidikan minimal lulusan S1, program studi Administrasi Pendidikan atau Manajemen Pendidikan dengan pengalaman kerja sebagai tenaga administrasi sekolah/madrasah minimal 4 (empat) tahun.

2.      Memiliki sertifikat kepala tenaga administrasi sekolah/madrasah dari lembaga pendidikan tinggi (Jurusan/Prodi administrasi atau Manajemen Pendidikan).

Alternatif ketiga

Setiap tenaga kependidikan  yang ingin menjadi kepala tenaga administrasiSMP/MTs/SMPLB harus memenuhi persyaratan berikut:

1.       Berpendidikan lulusan S1, program studi Administrasi Pendidikan atau Manajemen Pendidikan dengan pengalaman kerja sebagai tenaga administrasi sekolah/madrasah minimal 4 (empat) tahun.

2.      Memiliki sertifikat kepala tenaga administrasi sekolah/madrasah dari lembaga Administrasi Pendidikan atau Manajemen Pendidikan.

3.      Memiliki sertifikasi ”persiapan menjadi Kepala Tenaga Administrasi” melalui proses Pemagangan – selama satu tahun dengan miliki nilai minimal B

4.      Pengalaman magang sebagai kepala tenaga administrasi selama satu tahun pada satuan pendidikan tertentu

5.      Menjalani dan dinyatakan lulus melalui uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test di hadapan dewan pendidikan

3. Setiap tenaga kependidikan yang ingin menjadi kepala tenaga administrasi SMA/MA/SMK/MAK/SMALB harus memenuhi persyaratan berikut:

Alternatif Pertama

Setiap tenaga kependidikan yang ingin menjadi kepala tenaga administrasiSMA/MA/SMK/MAK/SMALB harus memenuhi persyaratan berikut:

1.       Berpendidikan S2 program studi Administrasi Pendidikan atau Manajemen Pendidikan dengan pengalaman kerja sebagai tenaga administrasi sekolah/madrasah minimal 4 (empat) tahun, atau S1 dan program studi Administrasi Pendidikan atau Manajemen Pendidikan, dengan pengalaman kerja sebagai tenaga administrasi sekolah/madrasah minimal 8 (delapan) tahun.

2.      Memiliki sertifikat kepala tenaga administrasi sekolah/madrasah dari lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah.

Alternatif kedua

Setiap tenaga kependidikan yang ingin menjadi kepala tenaga administrasiSMA/MA/SMK/MAK/SMALB harus memenuhi persyaratan berikut:

1.       Berpendidikan S2 program studi Administrasi Pendidikan atau Manajemen Pendidikan dengan pengalaman kerja sebagai tenaga administrasi sekolah/madrasah minimal 4 (empat) tahun, atau S1 dan program studi Administrasi Pendidikan atau Manajemen Pendidikan, dengan pengalaman kerja sebagai tenaga administrasi sekolah/madrasah minimal 8 (delapan) tahun.

2.      Memiliki sertifikat kepala tenaga administrasi sekolah/madrasah dari lembaga pendidikan tinggi (Jurusan/Prodi administrasi atau Manajemen Pendidikan)

Alternatif ketiga

Setiap tenaga kependidikan yang ingin menjadi kepala tenaga administrasiSMA/MA/SMK/MAK/SMALB harus memenuhi persyaratan berikut:

1.       Berpendidikan minimal lulusan S2, program studi Administrasi Pendidikan atau Manajemen Pendidikan dengan pengalaman kerja sebagai tenaga administrasi sekolah/madrasah minimal 4 (empat) tahun, atau S1 dan program studi Administrasi Pendidikan atau Manajemen Pendidikan, dengan pengalaman kerja sebagai tenaga administrasi sekolah/madrasah minimal 8 (delapan) tahun.

2.      Memiliki sertifikat kepala tenaga administrasi sekolah/madrasah dari lembaga Administrasi Pendidikan atau Manajemen Pendidikan.

3.      Memiliki sertifikasi ”persiapan menjadi Kepala Tenaga Administrasi” melalui proses Pemagangan – selama satu tahun dengan miliki nilai minimal B

4.      Pengalaman magang sebagai kepala tenaga administrasi selama satu tahun pada satuan pendidikan tertentu

5.      Menjalani dan dinyatakan lulus melalui uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test di hadapan dewan pendidikan

4. Pelaksana Urusan Administrasi Kepegawaian

Setiap lulusan yang ingin menjadi pelaksana urusan administrasi kepegawaian harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

Berpendidikan lulusan S1 Administrasi Pendidikan atau Manajemen Pendidikan, dan dapat diangkat apabila jumlah pendidik dan tenaga kependidikan minimal 50 orang.

5. Pelaksana Urusan Administrasi Keuangan

Berpendidikan lulusan S1 Administrasi Pendidikan atau Manajemen Pendidikan dan memiliki sertfikat yang relevan.

6. Pelaksana Urusan Administrasi Sarana dan Prasarana

Berpendidikan lulusan S1 Administrasi Pendidikan atau Manajemen Pendidikan.

7. Pelaksana Urusan Administrasi Hubungan Sekolah dengan Masyarakat

Berpendidikan lulusan S1 Administrasi Pendidikan atau Manajemen Pendidikan, dan dapat diangkat apabila sekolah/madrasah memiliki minimal 9 (sembilan) rombongan belajar.

8. Pelaksana Urusan Administrasi Persuratan dan Pengarsipan

Berpendidikan lulusan S1 Administrasi Pendidikan atau Manajemen Pendidikan.

9. Pelaksana Urusan Administrasi Kesiswaan

Berpendidikan lulusan S1 Administrasi Pendidikan atau Manajemen Pendidikan dan dapat diangkat apabila sekolah/madrasah memiliki minimal 9 (sembilan) rombongan belajar.

10. Pelaksana Urusan Administrasi Kurikulum

Berpendidikan lulusan S1 Administrasi Pendidikan atau Manajemen Pendidikan dan diangkat apabila sekolah/madrasah memiliki minimal 12 rombongan belajar.

11. Pelaksana Urusan Administrasi Umum untuk SD/MI/SDLB

Berpendidikan lulusan S1 Administrasi Pendidikan atau Manajemen Pendidikan.

D. Rekomendasi (Recommendations)

Melalui analisis dan kajian terhadap kelemahan dan kelebihan masing-masing alternatif, Penulis merekomendasikan untuk setiap tenaga kependidikan yang ingin menjadi kepala tenaga administrasi SD/MI/SDLB/SMP/MTs/SMPLB/SMA/MA/SMK/MAK/SMALB yaitu alternatif kedua dengan pertimbangan dan catatan berikut:

1.       Kepala tenaga administrasi yang memenuhi kriteria ini diharapkan telah memiliki kompetensi sebagai manajer pendidikan di sekolah karena lulusan S1 Administrasi Pendidikan atau Manajemen Pendidikan untuk SD/MI/SDLB, S1 untuk SMP/MTs/SMPLB dan S1/S2 untuk SMA/MA/SMK/MAK/SMALB bidang administrasi pendidikan  memiliki kompetensi sebagai manajer pendidikan yang profesional di bidang manajemen pendidikan pada satuan pendidikan formal yang bias membantu pekerjaan kepala sekolah.

2.      Kepala tenaga administrasi mengalami pengalaman bekerja sebagai staff administrasi selama 4 tahun untuk  SD/MI/SDLB/SMP/MTs/SMPLB dan 8 tahun bagi SMA/MA/SMK/MAK/SMALB sehingga mengetahui informasi sekolah dengan baik.

3.      Kepala tenaga administrasi yang tidak memiliki qualifikasi yang disyaratkan pada tahun diberlakukannya peraturan ini diberi kesempatan untuk mengikuti  “Sertifikasi administrasi pendidikan” selama minimal 4 bulan yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan tinggi (Jurusan/Prodi administrasi pendidikan atau manajemen pendidikan)

Sedangkan untuk Pelaksana Urusan Administrasi Kepegawaian, Pelaksana Urusan Administrasi Keuangan, Pelaksana Urusan Administrasi Sarana dan Prasarana, Pelaksana Urusan Administrasi Hubungan Sekolah dengan Masyarakat, Pelaksana Urusan Administrasi Persuratan dan Pengarsipan, Pelaksana Urusan Administrasi Kesiswaan, Pelaksana Urusan Administrasi Kurikulum, Pelaksana Urusan Administrasi Umum untukSD/MI/SDLB/SMP/MTs/SMPLB/SMA/MA/SMK/MAK/SMALB merupakan lulusan S1 Administrasi Pendidikan atau Manajemen Pendidikan.

Demikian dikemukakan kebijakan pengangkatan Tenaga Administrasi pada satuan pendidikan formal dengan mengadakan revisi terhadap Kebijakan pengangkatan Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah berdasarkan Permendiknas No. 24 Tahun 2008 Tentang Standar Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah, kiranya perbaikan ini dapat dipertimbangkan untuk mengangkat Tenaga Administrasi yang profesional di bidang administrasi pendidikan  demi meningkatkan mutu pendidikan.

E. Penutup

Dengan alternatif yang direkomendasi diharapkan kelak para Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah yang dipilih dan diangkat mampu menampilkan sosok manajer dan pemimpin yang professional. Tenaga Administrasi adalah sosok sumberdaya manusia yang dapat diandalkan mengelola penyelenggaraan sistem pendidikan di sekolah secara professional membantu pekerjaan kepala sekolah. Sosok tenaga administrasi yang diharapkan ini hanya dapat diperoleh melalui alternative yang direkomendasikan dalam artikel ini. Semoga dapat menjadi pertimbangan para pengambil kebijakan.

About these ads

Pendekatan Ilmiah dalam Kurikulum 2013

PENDEKATAN ILMIAH DALAM KURIKULUM 2013

Proses pembelajaran pada Kurikulum 2013 untuk semua jenjang pendidikan dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan ilmiah (scientific approach). Proses pembelajaran harus menyentuh tiga ranah, yaitu sikap  (attitude), keterampilan (skill), dan pengetahuan (knowledge).

Ranah Sikap

Menggamit transformasi substansi atau materi ajar agar peserta didik tahu tentang ‘’mengapa’’

Ranah Keterampilan 

Menggamit transformasi substansi atau materi ajar agar peserta didik tahu tentang 

‘’bagaimana’’ 

Ranah Pengetahuan

Menggamit transformasi substansi atau materi ajar agar peserta didik tahu tentang ‘apa’

Hasil akhirnya adalah peningkatan dan keseimbangan antara kemampuan untuk menjadi manusia yang baik (soft skills) dan manusia yang memiliki kecakapan dan pengetahuan untuk hidup secara layak (hard skills) dari peserta didik yang meliputi aspek kompetensii sikap, keterampilan dan pengetahuan. Kurikulum 2013 menekankan pada dimensi pedagogik modern dalam pembelajaran yaitu menggunakan pendekatan ilmiah.

Pendekatan ilmiah (scientific approach) 

Dalam pembelajaran sebagaimana dimaksud meliputi: mengamati, menanya, menalar, mencoba, membentuk jejaring untuk semua mata pelajaran. Pendekatan pembelajaran dapat dikatakan sebagai pendekatan ilmiah apabila memenuhi 7 (tujuh) kriteria pembelajaran berikut; pertama, materi pembelajaran berbasis pada fakta atau fenomena yang dapat dijelaskan dengan logika atau penalaran tertentu, bukan sebatas kira-kira, khayalan, legenda, atau dongeng semata. Kedua, penjelasan guru, respon siswa, dan interaksi edukatif guru siswa terbebas dari prasangka yang serta merta, pemikiran subjektif, atau penalaran yang menyimpang dari alur berpikir logis. Ketiga, mendorong dan menginspirasi siswa berpikir secara kritis, analitis, dan tepat dalam mengidentifikasi, memahami, memecahkan masalah, dan mengaplikasikan materi pembelajaran. Keempat, mendorong dan menginspirasi siswa mampu berpikir hipotetik dalam melihat perbedaan, kesamaan, dan tautan sama lain dari materi pembalajaran. Kelima, mendorong dan menginspirasi siswa mampu memahami, menerapkan, dan mengembangkan pola berpikir yang rasional dan objektif dalam merespon materi pembelajaran. Keenam, berbasis pada konsep, teori, dan fakta empiris yang dapat dipertanggung jawabkan. Ketujuh, tujuanpembelajaran dirumuskan secara sederhana dan jelas, namun menarik system penyajiannya.

Pendekatan ilmiah dalam pembelajaran meliputi antara lain: pertama, mengamati; dalam pembelajaran dilakukan dengan menempuh langkah-langkah seperti menentukan objek apa yang akan diobservasi, membuat pedoman observasi sesuai dengan lingkup objek yang akan diobservasi, menentukan secara jelas data apa yang perlu diobservasi baik primer maupun sekunder,menentukan /letak objekyang akan diobservasi, menentukan secara jelasbagaimana observasi akan dilakukan untukmengumpulkan data agar berjalan mudah dan lancar, menentukan cara dan melakukan pencatatan atas hasil observasi seperti menggunakan buku catatan, kamera, tape recorder, video perekam, dan alat tulis lainnya. Kedua, menanya; Guru yang efektif mampu menginspirasi peserta didik untukmeningkatkan dan mengembangkan ranah sikap, keterampilan, dan pengetahuannya. Pada saat guru bertanya, pada saat itu pula dia membimbing atau memandu peserta didiknya belajar dengan baik. Ketika guru menjawab pertanyaan peserta didiknya, ketika itu pula dia mendorong asuhannya itu untuk menjadi penyimak dan pembelajar yang baik.

Kriteria pertanyaan yang baik adalah singkat dan jelas, menginspirasi jawaban, memiliki fokus, bersifat probing atau divergen, bersifat validatif atau penguatan, memberikan kesempatan peserta didik untuk berpikir ulang, merangsang peningkatan tuntutan kemampuan kognitif dan merangsang proses interaksi. Ketiga, menalar. Istilah menalar dalam kerangka proses pembelajaran dengan pendekatan ilmiah yang dianut dalam Kurikulum 2013 untuk menggambarkan bahwa guru dan peserta didik merupakan pelaku aktif. Titik tekannya tentu dalam banyakhal dan situasi peserta didik harus lebih aktif daripada guru. Penalaran adalah proses berpikir yang logis dan sistematis atas fakta empiris yang dapat diobservasi untuk memperoleh simpulan berupa pengetahuan.

Terdapat dua cara menalar, yaitu penalaran induktif dan penalaran deduktif.

Penalaran induktif  merupakan cara menalar dengan menarik simpulan dari fenomena atau atribut khusus untuk hal-hal yang bersifat umum. Jadi, menalar secara induktif adalah proses penarikan simpulan dari kasus-kasus yang berisifat nyata secara individual atau spesifik menjadi simpulan yang bersifat umum.

Kegiatan menalar secara induktif lebih banyak berpijak pada observasi inderawi atau pengamatan empirik.

Penalaran deduktif  merupakan cara menalar dengan menarik simpulan dari pernyataan atau fenomena yang bersifat umum menuju pada hal yang bersifat khusus.

Pola penalaran deduktif dikenal dengan pola silogisme (kategorial, hipotesis dan alternatif). Keempat, mencoba; dimasudkan untuk mengembangkan berbagai ranah tujuan belajar, yaitu sikap, keterampilan dan pengetahuan. Aktivitas pembelajaran yang nyata antara lain: 1) menentukan tema atau topik sesuai dengan kompetensi dasar menurut  tuntutan kurikulum,  2)  mempelajari cara-cara penggunaan alat dan bahan yang tersedia dan harus disediakan, 3) mempelajari dasar teoretis yang relevan dan hasil eksperimen sebelumnya, 4) melakukan dan mengamati percobaan, 5) mencatat fenomena yang terjadi, menganalisis, dan menyajikan data, 6) menarik simpulan atas hasil percobaan; dan 7) membuat laporan. Kelima, komunikasi; mengkomunikasikan hasil percobaan. Mudah-mudahan dengan menggunakan pendekatan ilmiah peserta didik diharapkan memiliki Standar Kompetensi Lulusan seperti: 1) Sikap, pribadi yang beriman, berakhlak mulia, percaya diri dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial, alam sekitar serta dunia dan peradabannya; 2) Keterampilan, pribadi yang berkemampuan pikir dan tindak yang efektif danvkreatif dalam ranah abstrak dan konkrit; 3)  Pengetahuan, pribadi yang  menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya dan berwawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan dan peradaban.

***Semoga***.

Sumber :

http://endangkomarasblog.blogspot.com/2013/10/pendekatan-scientific-dalam-kurikulum.html